Menteri BKPM Curigai IMF di Balik Permintaan Hapus Larangan Ekspor Nikel

 

Tambang. Shutterstock

MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia curiga dengan pernyataan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang meminta Pemerintah Indonesia untuk menghapus kebijakan larangan ekspor nikel.
 
"Justru saya menanyakan apa maksud dari IMF menyampaikan ini. Kenapa dia mau bilang ini, standar ganda nih ada apa di balik ini," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi sebagai Bentuk Kedaulatan Negara, Jumat (30/6/2023).
 
Menurut Bahlil, apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia terkait hilirisasi komoditas nikel merupakan hal yang benar. Dia menegaskan, Pemerintah Indonesia jangan sampai terpengaruh dengan pernyataan dari IMF tersebut.
 
"Apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu sudah dalam jalan yang benar, dan kita menghargai mereka, pandangan mereka tapi kita tidak boleh terpengaruh dengan pandangan mereka," kata Bahlil.
 
Jika ada satu pemikiran-pemikiran yang lahir dari IMF yang menurut pandangan Pemerintah Indonesia tidak objektif, maka layak untuk dilawan dan dibenarkan. Sebab, yang mengetahui arah tujuan suatu negara ada negara itu sendiri, bukan didikte oleh IMF.
 
"(IMF) tidak tahu arah tujuan negara, yang tahu tujuan negara ini adalah kita sendiri pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia bukan negara lain," ujarnya.
 
Kata Bahli, IMF menilai kebijakan larangan ekspor nikel bisa menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan yang kedua berdampak negatif terhadap negara lain.
Menurutnya, penilaian IMF tersebut sangat keliru. Menteri Investasi pun meminta agar IMF tidak ikut campur urusan Indonesia terkait kebijakan pelarangan ekspor nikel.
 
"Karena menurut analisa untung ruginya yang dilakukan oleh IMF itu adalah pertama menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan yang kedua berdampak negatif terhadap negara lain. Pemikiran IMF ini bahwa pemikiran ini keliru besar," ujarnya.
 
"Dia (IMF) tidak usah lah campur-campur urus Indonesia," tambah Bahlil.
Sumber : Merdeka.com