MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) -Viral rekaman pembicaraan
diduga dilakukan para pejabat di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara
(Sumut) yang memberikan arahan memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut
2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka beredar di media sosial. Video percakapan itu diunggah akun @nasionalcorruption di
media sosial TikTok, Minggu (14/1/2024). "Bocor, rekaman perbincangan antara
Dandim Bupati, Kapolres dan Kajari di Batubara," tulis keterangan pada
akun tersebut. Dalam rekaman itu terdengar perbincangan
beberapa orang yang tengah membahas persiapan Pilpres 2024. "Ya tambah-tambahkan lah, untuk kepala
desa ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Judul yang pertama. Tidak ada
cerita lain, tidak ada alasan apapun menangkan 02 di desa masing masing,"
ujar suara dalam video itu. Selain itu, terdengar juga ada pihak
memberikan arahan untuk menggunakan dana desa sebesar Rp100 ribu untuk
kepentingan Pilpres 2024. "Terkait masalah peluru itu masih
diupayakan dengan izin supaya sebelum pilpres keluar. Dengan catatan 100.000
dikeluarkan uang dari situ dari dana desa itu," urainya Penggunaan dana desa juga digunakan untuk
keperluan operasional pejabat di daerah itu saat Pilpres. "50.000 dikirim ke sana untuk mereka
pergunakan penggunaan apalah. Itu ada penggunaannya nanti Pj di situ. Kapolres
di situ. Penggunaan untuk pilpres operasionalnya operasional mereka,"
sebutnya.
Pihak yang dituding dalam rekaman itu seperti TNI, Kapolres Batubara, Mabes
Polri hingga Kejaksaan Agung ramai-ramai menegaskan rekaman tersebut tidak
benar. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batubara
Amru Siregar menegaskan rekaman suara tersebut merupakan fitnah. Amru yang namanya juga terseret dalam video
viral itu merasa nama baiknya tercoreng. Dia menyebut video tersebut fitnah dan
hoaks. Ia memperingatkan agar penyebar video
tersebut segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. "Percakapan-percakapan yang menampilkan
foto saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batubara adalah fitnah, bukan
kebenaran atau hoaks dan terindikasi mencoreng nama baik kejaksaan," kata
Amru, Minggu (14/1/2024). Sementara itu, Kapolres Batubara Sumatera
Utara AKBP Taufiq Hidayat Thayeb menyatakan rekaman itu merupakan hoaks. "Saya membantah, itu bukan suara saya
ataupun Forkopimda yang lain, bukan," kata Taufiq kepada CNNIndonesia.com,
Minggu (14/1/2024). Taufiq mengimbau masyarakat tidak mudah
terhasut hoaks atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. "Jangan sampai termakan isu hoaks atau
berita bohong yang meresahkan," kata Taufiq. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen
Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan Polda Sumatera Utara telah melakukan
penelusuran terkait rekaman audio tersebut dan hal itu dipastikan tidak benar
atau hoaks. "Polda Sumatera Utara sudah melakukan
penelusuran dan hasilnya diinformasikan tidak benar (hoax), atau suara tersebut
bukan merupakan suara Kapolres Batubara bersama Forkopimda lainnya," tutur
Trunoyudo. Trunoyudo juga menegaskan Polri tetap netral
dalam gelaran Pemilu 2024. Ia juga memastikan Polri terus melakukan tugasnya
untuk memastikan Pemilu 2024 dapat berjalan aman, damai, berintegritas serta
berkualitas. "Polri tetap netral sebagaimana amanah
Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai pasal 28 ayat (1) dan (2)," kata Trunoyudo.
Bantahan juga datang dari Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen
Nugraha R Gumilar. Nugraha menegaskan Forkopimda Batubara tidak
pernah menyampaikan ucapan sebagaimana rekaman percakapan yang bocor dan
beredar di media sosial tersebut.
"Forkopimda Batubara tidak pernah menyampaikan sebagaimana percakapan yang
viral di media sosial. Rekaman percakapan tersebut juga tidak bisa dibuktikan
kebenarannya," kata Nugraha kepada CNNIndonesia.com, Minggu (14/1/2024).
Penelusuran Bawaslu
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Sumut M. Aswin
Diapari Lubis mengaku sudah mendengar kabar viral itu. Dia sudah memerintahkan
jajaran Bawaslu Batubara untuk melakukan penelusuran awal. Aswin menambahkan saat ini masih menunggu
hasil laporan dari Bawaslu Batubara. Hasil penelusuran dari Bawaslu, kata dia,
akan dikaji kembali. "Kita dapat informasi soal itu. Ini
sudah saya perintahkan jajaran Bawaslu Batubara segera melakukan penelusuran
awal atas informasi itu," kata Aswin kepada CNNIndonesia.com. Semakin mendekati hari pemungutan suara
Pemilu dan Pilpres 2024, netralitas aparat menjadi salah satu yang
disorot. Sebelum rekaman pejabat Batubara ini ada pula di beberapa daerah lain
yang memberitakan dugaan ketidaknetralan aparat, meskipun kemudian sudah disanggah
beberapa di antaranya, dan lainnya tak terkait dengan status Aparatur Sipil
Negara (ASN). Sumber : CNN Indonesia
0 Comments