Nama-Nama Parpol mulai diajukan untuk mengisi Menteri Prabowo-Gibran

 

Bacapres sekaligus Ketum Gerindra Prabowo Subianto tertawa saat Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) berkelakar tentang 12 fokus kebijakan yang baru saja dibahas bersama para petinggi parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kantor DPP Partai Golkar. (Foto: Istimewa)

MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
 
Dia menjelaskan, saat ini nama-nama tersebut sedang dicek satu persatu oleh Prabowo.
 
"Ada yang sudah mengusulkan dan sedang diprofiling disimulasikan ya nanti pada waktunya akan disampaikan kembali kepada ketua umum yang bersangkutan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (14/9/2024).
 
Namun Dasco mengaku belum mengetahui persis parpol mana saja yang sudah mengusulkan nama menteri untuk pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.
 
"Ini saya kurang tahu karena itu langsung ke Pak Prabowo ya," ucap dia.
 
Dasco menegaskan, bahwa persoalan menteri adalah hak prerogatif presiden. Menurutnya, Prabowo saat ini juga sedang fokus melakukan simulasi dalam rangka menyusun susunan kabinet periode 2024-2029.
 
"Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," imbuh dia.
 
NasDem, PKS, dan PKB Ikut Bidik Menteri?
 
Jumlah parpol yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran bertambah banyak pasca-Pilpres 2024. Partai NasDem, PKS, dan PKB yang sebelumnya berseberangan di Pilpres 2024, kini telah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) seiring dengan bergulirnya Pilkada Serentak 2024.
 
Mereka yang tergabung dalam KIM Plus telah menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran setelah periode kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang.
 
Meski begitu, Ketum Partai NasDem Surya Paloh mengaku tidak mengincar posisi menteri untuk kadernya di kabinet Prabowo-Gibran. Kata dia, hal itu merupakan bagian dari etika politik dan berpegang teguh pada asas kepantasan.
 
“Karena kita tahu secara etik kita bukan yang sejak awal memperjuangkan pada Pilpres untuk memilih Pak Prabowo,” tutur Surya Paloh di NasDem Tower, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).
 
“Ini adalah etika politik,” sambungnya.
 
Surya Paloh memahami penyusunan komposisi kebijakan menjadi hak prerogratif Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih RI periode 2024-2029. Namun begitu, pihaknya tak masalah untuk tidak menjadi prioritas.
 
“Jawaban yang jujur, saya minta kepada Pak Prabowo, NasDem memberikan kesempatan kepada beliau dan memprioritaskan seluruh parpol untuk masuk kabinet. Artinya NasDem bukan prioritas,” jelas dia.
 
“Kami bisa merasakan betapa terhormatnya posisi menjadi salah satu pembantu presiden apapun nomenklaturnya dalam kabinet, tapi tidak kalah terhormat memberikan ke saudara-saudara kita,” sambungnya.
 
Surya Paloh meyakini, jabatan ataupun kursi menteri bukanlah segalanya. Terlebih untuk membuktikan loyalitas dalam membantu pemerintah, menurutnya tidak harus lewat jalur tersebut.
 
“Asas kepantasan kepada kita,” ucap Surya Paloh menandaskan.
 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mengklaim tak mengincar jatah kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang. Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboe Bakar Alhabsy menuturkan, pihaknya santai saja terkait permasalahan kursi kabinet tersebut.
 
"Kita juga enggak menargetkan (kursi menteri), santai aja rileks," kata dia di Jakarta, Jumat (20/9/2024).
 
Aboe menuturkan, target kursi kabinet tidak pernah dibahas di internal PKS. Namun, ia yakin kalau PKS akan berperan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.
 
"Yang penting kita bersama-sama membangun bangsa. Dan semoga keterlibatan PKS bisa lebih proaktif, dinamis, inovatif, dan bisa berperan untuk kepentingan bangsa," kata dia.

 

PKB Pasrah Keputusan Prabowo

.
 

Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin PKB.@Merdeka.com

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengaku tidak ikut campur mengenai pembahasan kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
 
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyadari bahwa partainya bukan bagian dari koalisi yang memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Karena itu, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto untuk menentukan kabinet pemerintahan mendatang.
 
"Tapi soal kabinet, soal pembicaraan secara moral, kami tidak punya kewajiban untuk terlibat atau membicarakan, atau menjadi bagian. Kami pasrahkan kepada Pak Prabowo," ungkap Cak Imin usai menghadiri kegiatan Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Zona VII di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dilansir dari Antara, Jumat (20/9/2024).
 
Cak Imin tak memungkiri bahwa partainya telah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun untuk urusan pembentukan kabinet, Cak Imin mendukung apapun keputusan Prabowo.
 
"Prinsipnya, PKB secara moral akan mendukung dan menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo," ucap Cak Imin.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB, Hanif Dhakiri menyampaikan, partainya sudah menyatakan ikut bergabung dalam KIM Plus. Mengenai usulan nama menteri, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto karena itu hak prerogatifnya.
 
Saat ditanyakan apakah sudah ada permintaan nama, Hanif bilang, sejauh ini belum ada permintaan usulan nama menteri yang diminta pihak koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
 
"Setahu saya belum (ada). Tetapi soal itu kita serahkan kepada presiden terpilih dan Gus Muhaimin sebagai ketua umum terpilih," tutur mantan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini.
 
Sebelumnya, informasi yang beredar sejumlah Parpol pendukung dalam koalisi KIM diminta menyerahkan nama kadernya untuk dipilih menjadi menteri pada kabinet kerja Prabowo-Gibran dimulai pada Minggu, 20 Oktober 2024.
 
Untuk komposisi penyusunan kabinet baik jumlah maupun nomenklatur kementerian ditargetkan segera rampung lima hari jelang pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024, namun dari informasi serta isu berkembang jumlah kursi akan bertambah hingga mencapai 44 menteri maupun badan.
Sumber : Liputan6.com