Jusuf Kalla. (Rumondang
Naibaho/detikcom).
MAJALAHJURNALIS.Com
(Jakarta) - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf
Kalla atau JK mengkritik kebijakan Kurikulum Merdeka untuk nasional. Jusuf
Kalla menilai aturan ini bisa dilakukan untuk satu atau dua sekolah, tapi tidak
untuk seluruh wilayah di Indonesia.
Hal
tersebut disampaikan JK dalam launching dan bedah buku 'Menegakkan Amanat
Konstitusi Pendidikan' karya anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi X
periode 2019-2024, Dede Yusuf M. Effendi. JK mulanya menyoroti sistem ranking
yang dihapuskan sehingga anak tak ada daya juang untuk bersaing.
"Apalagi
hilangkan angka ranking-ranking. Dulu cucu saya begitu dapat ranking 2 dan 3
langsung datang lapor, 'Pak, saya nomor 2, saya nomor 3'. Kalau dapat nomor 25
dia hanya diam saja," kelakar JK dalam sambutan di Gedung DPR RI, Senayan,
Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).
Ia
menyebut dunia saat ini sangat kompetitif. Ia menilai sistem reward and
punishment masih sangat relevan.
"Dunia
ini dunia kompetitif maka sejak awal bersaing. Pendidikan ini reward and
punishment, kalau hanya semua reward tidak akan pernah terjadi disiplin. Semua
naik kelas," ujar JK.
JK
mengatakan Kurikulum Merdeka tak cocok secara nasional. Ia menyebut kurikulum
ini bisa digunakan terbatas.
"Ini
semua sistem, saya bicara bahwa Kurikulum Merdeka itu ndak cocok secara
nasional. Bisa dilaksanakan terbatas satu sekolah, dua sekolah,"
ungkapnya.
JK
menyinggung salah satu anak temannya yang memiliki sekolah swasta di Jakarta
meminta klarifikasi atas ucapan itu. Ia menyebut Kurikulum Merdeka bisa
digunakan ketika anak mesti membayar Rp 100 juta untuk masuk dengan fasilitas
yang lengkap.
"Bayar
berapa itu anak, untuk masuk bayar Rp 100 juta, setiap bulan bayar Rp 10 juta
jadi memang bisa dipakai. Nah muridnya cuma 20 sekelas, gurunya 2. Bisa
merdeka," ujar Jusuf Kalla.
"Tapi
di daerah-daerah yang muridnya 40 orang, satu kelas muridnya 1 (guru), gajinya
Rp 5 juta. Bagaimana bisa kasih merdeka?" tanyanya.
JK
menyinggung soal sistem pendidikan di Finlandia berhasil lantaran negaranya
sudah tergolong maju. Bahkan, fasiltas untuk anak terjamin oleh negara.
"Finland
satu kelas cuma 16 dia boleh hari ini main kimia ada labnya, hari ini fisika
ada labnya, mau musik ada bandnya, mau olahraga ada tamannya karena income per
kapitanya 70.000 Dollar per tahun, kita cuma 4.500 bagaimana mau
dimerdekakan?" tutur JK.
Ia
pun meminta sistem pendidikan di Indonesia untuk diperbaiki. Ia berharap adanya
sistem yang cocok untuk diterapkan bagi anak-anak di Indonesia.
"Itu
kesalahan pokok yang terjadi dalam sistem. Jadi mari kita perbaiki sistem yang
lebih cocok untuk negara seperti kita," imbuhnya.
Sumber
: detiknews
0 Comments