PPMI Sumut Dukung Kebijakan Gubsu Buka Posko Pengaduan THR Buruh dan Pekerja

 

Kiri : Herman Saragih dan Thamrin BA,@MJ/TN

MAJALAHJURNALIS.Com (Medan) - Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPW PPMI) Provinsi Sumatera Utara mendukung Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution tentang adanya kebijakan pembentukan posko pengaduan THR (Tunjangan Hari Raya) Tahun 2025 bagi para pekerja dan buruh, sebagai pengawasan agar pemberian THR bisa tersalurkan dengan tepat waktu tanpa adanya pemotongan.
 
Ketua Umum DPW PPMI (DPW PPMI) Sumut Herman Saragih didampingi Sekretaris Umum Thamrin BA di Medan, Jumat (14/3/2025) sore  mengatakan, pihaknya mengingatkan kepada para perusahaan agar tidak melakukan pemotongan pada pemberian THR.
 
“Selain itu kami berharap pembayaran bisa tepat waktu sesuai surat edaran Gubernur Sumatera Utara di mana diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah,” katanya.
 
Menurut Herman Saragih pemberian THR sangatlah penting diberikan kepada para pekerja karena ini merupakan hak dari apa yang sudah dikerjakan.
 
“Untuk itu, kami berharap dengan pembentukan posko tersebut agar Dinas Tenaga Kerja baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta dewan pengupahan bisa bersama-sama mengawasi pemberian THR,” ujarnya
 
Menjelang Idul Fitri 2025, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerbitkan surat edaran yang mengatur tentang pembayaran THR keagamaan tahun 2025 bagi Pekerja/Buruh di Sumut.
 
Dalam surat edaran tersebut, Bobby Nasution meminta pengusaha agar membayar THR pekerja paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.
 
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga membuka posko pengaduan THR yang siap beroperasi guna menampung laporan dari pekerja yang mengalami kendala dalam menerima haknya. Posko akan dibuka mulai dari 11 Maret hingga 17 April 2025. (TN)